JAKARTA - Arah penguatan ekonomi syariah nasional kini memasuki fase konsolidasi jangka menengah.
Kerangka kebijakan baru disiapkan untuk memastikan pertumbuhan berjalan terstruktur dan terukur. Penataan strategi ini diharapkan memperkuat daya saing ekosistem halal nasional.
Memasuki periode 2025–2029, Bank Indonesia menegaskan komitmennya memperkuat ekonomi dan keuangan syariah nasional melalui peta jalan strategis dalam Cetak Biru Ekonomi dan Keuangan Syariah.
Blueprint ini menjadi penanda arah baru pembangunan ekonomi syariah Indonesia yang lebih terstruktur dan terukur. Dokumen ini menjadi fondasi besar penguatan ekosistem halal nasional yang berkelanjutan.
Di dalam blueprint, penguatan rantai nilai halal menjadi fokus utama. Pendalaman keuangan syariah serta penguatan riset dan edukasi juga menjadi bagian dari agenda. Ketiga aspek ini dirancang saling melengkapi dalam mendorong pertumbuhan berkelanjutan.
Tiga Pilar Strategis Pembangunan Syariah
Setelah menuntaskan fase pertama cetak biru periode 2017–2024, kebijakan memasuki babak baru dengan visi yang semakin matang. Tiga pilar utama ditetapkan sebagai fondasi penguatan ekonomi syariah. Pilar tersebut mencakup pemberdayaan ekonomi syariah, pendalaman pasar keuangan syariah, serta penguatan riset, asesmen, dan edukasi.
Ketiga pilar ini dirancang saling terhubung dan saling menguatkan. Pemberdayaan sektor riil menjadi fondasi penguatan halal value chain. Pendalaman pasar keuangan dan penguatan riset berfungsi menopang pertumbuhan berkelanjutan.
Dalam blueprint periode pertama, penguatan keuangan syariah dilakukan secara komersial dan sosial. Pendalaman dan sinergi ekosistem dilakukan dari pasar pembiayaan hingga zakat, wakaf, dan infak.
Arah pengembangan tersebut dinilai memberi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan pengentasan kemiskinan.
Fokus Rantai Nilai Halal Kompetitif
Dr. Rifki Ismal, Ph.D., Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, menegaskan fokus utama pada periode ini adalah membangun rantai nilai halal yang benar-benar kompetitif.
Bank Indonesia ingin memperkuat rantai nilai halal yang benar-benar berdaya saing, sehingga keuangan syariah harus dioptimalkan. Fokus ini menjadi titik tekan dalam penguatan sektor riil.
Pada tahap awal periode ini, sektor riil menjadi perhatian utama. Tiga pilar tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi dilaksanakan simultan. Namun, pilar pertama tentang sektor riil industri halal menjadi fokus utama pada tahun berjalan.
Sektor prioritas meliputi makanan-minuman halal, pariwisata ramah muslim, dan modest fashion. Pilar kedua mendukung dari sisi keuangan syariah. Pilar ketiga menjadi hasil penguatan dua pilar sebelumnya.
Literasi, Inklusi, dan Program Penguatan
Penguatan tidak hanya menyentuh sektor industri, tetapi juga masyarakat sebagai pengguna ekosistem halal. Literasi dan inklusi menjadi agenda besar lima tahun ke depan. Pada periode sebelumnya fokus pada literasi, sedangkan periode ini menekankan literasi sekaligus inklusi.
“Survei BI menunjukkan bahwa tingkat literasi ekonomi syariah berada di angka 42,8 persen, namun survei Otoritas Jasa Keuangan mencatat inklusi syariah baru 13 persen. Artinya, banyak masyarakat tahu konsep ekonomi syariah, tetapi belum tentu menggunakan layanan keuangan syariah atau mengonsumsi produk halal secara sadar. Karena itu, peningkatan inklusi menjadi prioritas besar ke depan,” jelas Dr. Rifki.
Penguatan halal value chain diwujudkan melalui program konkret seperti IKRA Indonesia. “Melalui program IKRA Indonesia, BI telah membina lebih dari 1.076 usaha syariah, terdiri dari 530 pelaku usaha halal food dan lebih dari 500 di sektor modest fashion. Seleksinya ketat, dan mereka yang lolos menerima pembinaan intensif sebagai usaha unggulan.” Program ini memperkuat kapasitas pelaku usaha halal.
Kolaborasi, Tantangan, dan Gaya Hidup Halal
Dari sisi pembiayaan, pilar kedua berperan sebagai tulang punggung sektor riil. Pilar ini mencakup perbankan, lembaga nonbank, pasar keuangan, serta keuangan sosial. Seluruhnya menopang tumbuhnya industri halal dan aktivitas ekonomi syariah.
Salah satu program strategis adalah inisiasi SEDF untuk memperkuat lembaga keuangan sosial Islam skala nasional. Tantangan terbesar pengembangan ekonomi syariah terletak pada kolaborasi lintas lembaga. “BI tidak memiliki otoritas langsung, tetapi tetap mendorong integrasi karena usaha halal tidak dapat dilepaskan dari peran keuangan sosial,” ungkap Dr. Rifki.
Hasil survei literasi menunjukkan tantangan pada kelompok keluarga dan komunitas. Literasi tertinggi terdapat pada profesional, PNS, dan dosen, sedangkan terendah pada ibu rumah tangga. Blueprint ini juga menegaskan transformasi gaya hidup halal sebagai tujuan jangka panjang.
